Kabinet Gemoy Prabowo, Dosen Politik Unud: Hukum Harus Berada dalam Kondisi yang Ideal

Jakarta – Merespons susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebut, saat ini efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting terlepas dari gemuk tidaknya susunan kabinet. Menurutnya, efisiensi itu dapat diukur dengan kemampuan pemerintahan dalam menciptakan kebijakan tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebelumnya, usai resmi menyandang jabatan baru sebagai Presiden RI, Prabowo pada Ahad, 20 Oktober 2024, Prabowo mengumumkan ada 108 orang yang dia tunjuk untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. Adapun sejumlah nama-nama lama di Kabinet mantan presiden Joko Widodo juga ditarik masuk dalam susunan kabinet Prabowo.

Sementara itu, kepada Tempo.co, Senin, 21 Oktober 2024, Efatha mengungkapkan, susunan kabinet yang besar bisa jadi memang diperlukan untuk mendukung iklim pemerintahan di Indonesia.

“Entah itu kabinetnya gemuk atau kabinetnya kecil, selama hukum itu berada pada kondisi yang ideal, atas nama kebenaran dan keadilan, maka kita tidak perlu takut, mungkin ke depannya ini bisa jadi satu tren bahwa kepemimpinan di Indonesia itu harus dengan suatu kabinet yang besar,” kata dia.

Hal penting lainnya yang ia soroti adalah, pemerintah perlu memastikan penyelenggaraan kebijakan berjalan dengan efisien. “Apabila hal ini menjadi efisian, ya tidak masalah,” kata dia.

sumber: https://nasional.tempo.co/read/1931645/kabinet-gemoy-prabowo-dosen-politik-unud-hukum-harus-berada-dalam-kondisi-yang-ideal